Photo Tongkang Jocelyn 08 bertambat pada Hari Senin Tgl. 26 Feb 2013 di daerah Pangameh/Muara Ripung

Tongkang "Ilegal"

Diduga Tak Ada Dokumen


Lapan6.co, Buntok, Barito Selatan-KALTENG ;
Seperti diberitakan sebelumnya oleh beberapa media yang publik ketahui. Belum lama-lama ini penanganan kasus batubara tanpa dokumen lebih dari 31.393 metrik ton  milik CV. Sinar Barito Global (SBG) yang dimuat enam tongkang terkuak. Setelah terungkap, tongkang-tongkang itu diamankan di Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Kasus ini terbongkar pada Kamis (16/2/12) bulan lalu. Kasus ini mencuat pada akhir jabatan Brigjen Pol. Drs. H. Damianus Jackie sebagai Kapolda Kalteng yang sekarang dijabat Brigjen Pol. Bachtiar Hasanudin Tambunan SH, MH. Bahwa Pemkab Barito Utara kembali menyoal pengusutan kasus ini bersama Kapolres Batara AKBP Bermen J. Sianturi melalui Kasat Reskrim AKP Heru Eko Wibowo membenarkan pihaknya menerima kasus ini, kata Heru, akan dilimpahkan ke Polda Kalteng.

Sementara itu Ketua Tim Terpadu Setda Batara H. Ferry Kusmiadi mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pengecekan keenam tongkang tersebut. Tim akan melakukan pengejaran terhadap enam tongkang dan ditemukan di perairan Desa Ripung dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dan bersama-sama melakukan pengecekan terhadap keenam tongkang yang masih tambat sarat batubara milik CV SBG ini nekat berlayar tanpa dokumen.

Nada serupa menyeruak kembali PT. Mitra Barito Group (MBG) berulah hampir serupa seperti kasus CV. SBG, hal ini tercium awak media dan beberapa aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, sebut saja Lembaga Penyelidikan Pemantauan &Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI) DPC Barito Selatan menusuri jejak ke lapangan di pesisir DAS Barito Pangameh/Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah disana terdapat beberapa buah tongkang sedang bertambat.

Dari keterangan yang didapat dari awak Kapal/Chip menerangkan bahwa mereka bertambat dengan alasan sedang menunggu Surat Keterangan Dokumen (SKD), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan Surat Ijin Berlayar (SIB) dari Syahbandar yang dijadwalkan dokumen tersebut tiba pukul 15.00 WIB sore hari Senin tanggal 26 Februari 2013. Padahal tongkang menurut nara sumber yang namanya menyebutkan bahwa tongkang-tongkang merk Jocelyn 08, TB. Rosalyn 08, TOB dan beberapa tongkang lainnya tiba hari Sabtu (23/02/2013) yang mengikat tali tambat di Pesisir daerah Pangameh/Muara Ripung masuk kota Buntok Kabupaten Barito Selatan.

Konon tongkang-tongkang mengangkut hasil bumi jenis batu bara milik PT. Mitra Barito Group pimpinan H. Nadalsyah alias H. Koyem panggilan akrab beliau yang beroperasi di wilayah Paring Lahung Muara Teweh. Saat dikonfirmasi Tim Burser Lapan6 bersama awak media lainnya kontak via Handphone Ir. H. Rusmin selaku Manager PT. Mitra Barito Group menjelaskan : “Bahwa bila sudah lepas dari pelabuhan bukan tanggungjawab PT. MBG lagi, itu adalah tanggungjawab pembeli”

Sembari mengkonfirmasi hal ini H. Rusmin kepada orang-orang di camp tentang kebenaran laporan, kalau toh benar H. Rusmin menegaskan nama baik perusahaan akan hancur, tegas beliau kepada LP3KRI. Sesaat kontak percakapan melalui via Handphone H. Rusmin menyuruh  Ir. Rindarto (26/2) orang kepercayaan PT. MBG coba kontak via HP kepada LP3K-RI, Rindarto menerangkan bahwa : “Milirnya tongkang-tongkang tersebut setelah dimuat hari Sabtu sore selesai loading dari Jetty, jadi dokumen tidak bisa di olah karena departemen atau instansi yang terkait tutup.  Dari Syahbandar setiap tongkang yang sudah loading selesai, terbentur dengan pembuatan dokumen Sabtu dan Minggu karena tidak ada pelayanan, untuk mengantisipasi kalau-kalau air nanti mendadak surut, maka mereka biasanya punya inisiatif untuk turun sampai ke Buntok sambil menunggu dokumen selesai”. Dan beliau menambahkan keberangkatan tongkang-tongkang tersebut karena mengingat kondisi Sungai Barito tepatnya di Kecamatan Montallat Barito Utara air bisa mendadak surut yang mengakibatkan tongkang jadi terdampar. Mengenai dokumen menunggu jam kerja kantor hari Senin tanggal 26 Februari 2013 dan sudah selesai malam habis pengecekan dari Distamben Batara”. Dan segera dikirim dari Muara Teweh ke Chip Kapal pihak pelayaran.

Saat LP3K-RI DPC Barito Selatan menyempatkan diri untuk langsung konfirmasi kepada pihak Perusahaan yang  berkantor di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara (27/2). Ditemui Ir. Rindarto langsung yang didampingi Reza Fahlevi dan pada saat itu Ketua PWI Barut ikut hadir. Namun perbicangan Rindarto banyak mengarah ke biografi H. Nadalsyah alias H. Koyem, sebab Barito Utara yang sebentar lagi sesuai jadwal akan melakukan Pesta Demokrasi Pilkada setelah dua periode kepemimpinan Bupati Ir. H. Yuliansyah. Dalam Pilkada Barito Utara periode 2013 – 2018, guna mencari pigur orang nomor satu di Kabupaten Barito Utara yang bebas KKN dan berjiwa sosial mengabdi sepenuh hati kepada masyarakatnya. Pak Rindarto titip pesan, agar pengertian awak media untuk bisa membantu menuaikan hajatan besar H. Koyem tersebut pada Pilkada Barito Utara periode 2013 – 2018 pada bulan Juni mendatang.

Sebelum balik ke Buntok Tim Buser Lapan6 menyempatkan membezok Bapak Ir. H. Rusmin yang secara saat itu dirawat di RSUD Muara Teweh menempati ruang VIP Kamar Nomor 4. Terkait kasus ini, Tim Buser Lapan6 menanyakan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan. Bahwa pihak Distamben cuma mengeluarkan Surat Ijin Angkut dari Tambang ke Jetty/Stock File pelabuhan saja, kalau terkait masalah angkutan melalui DAS Barito itu wewenang Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Barsel. Kemudian Tim Buser Lapan6 ke Dishubinfo Barsel ingin mengkonfirmasi hal tersebut, namun kebetulan Bapak Denny Ayoke selaku Kepala Dinas lagi Dinas Luar ke Jakarta. 

Melalui Markdianto Kasi Pengawasan Pelayaran ASDP Dishubinfo Barito Selatan di ruang kerja beliau (27/2) didampingi Subandi kepada LP3-KRI. Bahwa mereka tidak tahu sama sekali ada tongkang bertambat di daerah Pengameh/Muara Ripung dan tidak ada perintah dari Kadishubinfo juga atau dari Syahbandar sendiri yang melapor. Dan pungkas beliau, kemungkinan syahbandar yang berpos di Desa Penda Asam lebih tahu, namun mereka pun tidak menginformasikan hal ini kepada Dishubinfo Barsel.

Telusur LP3K-RI bersama Kabiro Barito Selatan media Politik dan Kriminal ke Pos Jaga Syahbandar Pembantu di Desa Penda Asam Kec. Dusun Selatan, lagi-lagi yang ada cuma Syamsiar (3/3) selaku Pembantu Syahbandar Induk yang ada di Rangga Ilung Pimpinan M. Yusuf yang juga kebetulan ada di Palangka Raya. Melalui via HP nomor kontak Yusuf, untuk sementara sulit dihubungi, yang ada sempat kontak melalui Dede R. Bahwa sekarang pun Dede sudah tidak aktif lagi bertugas di Pos Jaga Penda Asam. Jadi dalam hal ini, beliau tidak bisa berkomentar lebih jauh, apa yang diutarakan LP3K-RI terkait keberadaan empat tongkang-tongkang yang bersandar di Daerah Pangameh/Muara Ripung dengan muatan ribuan metrik ton batu bara tersebut.

Belum lagi yang dikutip LP3K-RI dari Independent News belum lama-lama ini ada memuat berita Persoalan wilayah Lintas di Sungai Jembatan Kalahien menjadi pertanyaan di benak masyarakat Barito Selatan, kenapa Adpel Pulang Pisau, bisa memiliki rekomendasi di kawasan DAS Barito Jembatan Kalahien, hal inilah yang membingungkan dan menjadi pertanyaan besar, ada apa ini semua ? pada masuk wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan rekomendasi tersebut semestinya yang mempunyai hak  bahwa di DAS Barito secara umum adalah wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bangkirai - Pinang (UPP/Kanpel Kereng Bangkirai), karena memang wilayah kerjanya, bukan Adpel Pulang Pisau. Tetapi pada prakteknya, Adpel Pulang Pisau menggunakan rekomendasi keselamatan dan keamanan pelayaran bagi kapal-kapal yang akan melintasi Jembatan Kalahien di Kabupaten Barito Selatan Provinsi  Kalimantan Tengah. Sehingga praktek Penerbitan rekomendasi tersebut diduga ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Adpel Pulang Pisau. Karena untuk mendapatkan rekomendasi itu harus ada izin dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Menurut Otto Patriawan, SH Syahbandar Pulang Pisau Kalimantan Tengah saat dikonfirmasi via telephone (4/3), bahwa setelah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas. Bahwa sungai Das Barito Jembatan Kalahien Kabupaten Barito Selatan otoritasnya masuk wilayah Adpel Pulang Pisau dan fungsi kedudukannya Adpel Kereng Bingkirai  dibawah otoritas Adpel Pulang Pisau, suka tidak suka bahwa setelah keluarnya PM 36, harus melaksanakannya sesuai peraturan yang berlaku. Dan terkait laporan LP3K-RI, beliau turun langsung ke Wilker Syahbandar di Rangga Ilung Kab. Barito Selatan, karena disana ada Ardiansyah yang bertugas untuk mengecek kebenaran tongkang-tongkang tersebut di DAS Barito yang menurut informasi bahwa mereka pada Agen belum menyampaikan permohonan Ijin Berlayar ke Syahbandar. Jadi posisi tongkang kemungkinan masih bertambat di atas (daerah Pangameh/Muara Ripung), tandasnya.

Dalam hal ini sudah barang tentu membuat nalar logika kita berpikir. Kok bisa ya pak ? tanpa dokumen dari Pemda, tongkang-tongkang pengangkut ribuan metrik ton batu bara hasil penambangan milir dari Jetty/Stock File Pelabuhan tanpa mengantongi ijin ? dan sebenarnya bagaimana sistem yang mengatur ini, apakah ada Perda yang belum mengatur hal ini atau malah sebaliknya perusahaan lah yang sepertinya mengatur Pemerintah walau sudah ada Undang-undang dalam hal ini.

Seyogyanya Pemerintah Daerah harus jeli atas asal-usul barang yang hendak dimilirkan alias yang mau dijual. PT. Mitra Barito Group tetap nekat memilirkan batubara yang sudah dimuat ke dalam empat tongkang sampai Kabupaten tetangga. Mungkin nasib masih bisa berkata beruntung atau mujur ! atau malah kena apes seperti yang sudah-sudah CV. SGB belum sampai lolos dan terjual kena masalah. Sebab mengacu dari Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tentu sudah bertentangan. Indikasi sementara kasus ini diduga ada oknum yang ikut nimbrung bisa milirnya tongkang-tongkang tersebut. Sebab yang sempat dikutip dari keterangan Rindarto juga, bahwa mereka kenal baik dengan Pemda dan Pihak Penegak Hukum baik di Barut sendiri maupun di Barito Selatan. Moga Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum bisa usut lebih jauh hal tersebut untuk penegakan supremasi hukum di bidang pertambangan. Jangan sampai Daerah kecolongan PAD Kabupaten Barito Selatan dan negara dirugikan.

Dalam hal ini melalui via Telepon LP3K-RI dengan Kadis Perhubungan dan Informatika Kab. Barito Selatan (4/3), ujar Kadis menerangkan bahwa pihak mereka Dinas Perhubungan belum dapat informasi hal tersebut, dan coba kontak dengan UPTD di Pelabuhan.

Jejak LP3K-RI dilanjutkan ke Polsek Dusun Selatan untuk menyampaikan hal ini agar diusut lebih mendalam guna penegakan supremasi hukum terutama hilir mudik tongkang-tongkang pengakut batu bara yang melintasi DAS Barito khususnya di Barito Selatan. Dan kepada wilayah hukum BaritoUtara melalui Bapak Clif S. L Kabag Ops Polres Batara (6/3) beliau langsung mengarahkan ke Bapak M., Adam Kasat Intel untuk pengembangan informasi dari LP3K-RI masalah tongkang-tongkang tersebut. Ditambahkan dari via Telpon Seluler milik Ardiansyah WilKer Syahbandar di Rangga Ilung Barito Selatan (11/3) beliau menerangkan ; “Bahwa setiap kapal-kapal tongkang yang berangkat, selain uji kelaikan kapal yang diperiksa syahbandar mereka juga harus memiliki Surat Keterangan Dokumen, dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten setempat. Tapi kalau salah satu dari Surat tersebut tidak ada, maka dari Syahbandar tidak mungkin memberangkatkan tegas beliau.

Kasus seperti ini hendaknya jangan sampai berlarut-larutdan  harapan kedepannya semoga hal ini bisa terungkap siapa dalang semua ini, harapan warga Barito menambahkan. Lat



Komentar Untuk Berita Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas